Data Pemkab-Masyarakat Akan Diadu untuk Tuntaskan Persoalan Plasma di Pantai Barat

MADINA – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution mengaku telah membentuk tim Monitoring Evaluasi Khusus (Monevsus) untuk menangani permasalahan perkebunan di kabupaten ini, termasuk urusan kewajiban plasma yang belum terealisasi.

Hal itu disampaikan bupati saat menerima Aliansi Masyarakat Tabuyung (AMT) di ruang kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, pada Rabu, (5/11/2025)

Bupati Saipullah menerangkan, Pemkab Madina terbuka mendengarkan setiap aspirasi. Namun sebagai fasilitator antara perusahaan dengan masyarakat, pihaknya harus terlebih dahulu mempelajari data-data yang ada.

“Akan kami pelajari dan pahami data yang ada di Pemkab Madina dan data yang dipegang oleh masyarakat, dan kita lihat nanti apa ada dasar hukum yang mereka langgar,” kata dia.

Saipullah menegaskan, Pemkab Madina bukan pemutus sengketa antara masyarakat dan perusahaan.

“Maka dari itu, kami pelajari dan pahami dan mengadu data sehingga pemerintah dapat memfasilitasi sebagai pembina dan wasit dalam persoalan ini,” sebut dia.

Untuk diketahui, AMT menjumpai bupati dengan membawa aspirasi berupa tuntutan hak plasma dari PT. Dinamika Inti Sentosa (DIS) yang belum sepenuhnya terealisasi. Mereka juga meminta kepala daerah meninjau ulang SK Bupati Nomor: 525/487/K/2010 tentang Izin Usaha Perkebunan PT DIS.

Selain itu, AMT berharap agar Bupati Saipullah memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan perusahaan. “Data yang mereka (PT DIS) pegang tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” kata Mahadir Muhammad, ketua AMT.

Terkait maraknya belakangan ini aksi unjuk rasa dan tuntutan penyelesaian plasma di kawasan pantai barat Madina, Bupati Saipullah mengaku tidak mau berandai-andai bahwa gerakan tersebut didesain pihak tertentu.

“Bupati itu, kan, fasilitator, pembina, dan setiap orang mau mengajukan aspirasi silakan saja. Kami tetap positif thinking ,” ujar dia.

Saipullah mengungkapkan, yang paling utama dari ragam aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah data sebenarnya. “Sepanjang belum sama datanya, kami akan pertemukan dari pihak perusahan dan koperasi-koperasinya,” tutup bupati. (FAN)