Caleg Yang Politik Uang Dapat Didiskualifikasi

0
213
Rapat Kerja Teknis Bawaslu Kota Padangsidimpuan

MohgaNews|Sidimpuan – Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) yang terbukti melakukan praktik politik uang untuk memperoleh suara akan mendapatkan sanksi diskualifikasi atau pembatalan sebagai peserta Pemilu.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat 1 sampai ayat 4 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Peserta yang berani bermain politik uang, dapat didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu. Masyarakat perlu disadarkan dalam hal politik uang ini agar semua komponen masyarakat dapat bekerjasama untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dalam 5 tahun ke depan,” kata Presidium Jaringan Demokrasi (JaDi) Kota Padangsidimpuan Muktar Helmi Nasution SPd I MPd, saat menjadi pemateri dalam acara Rapat Kerja Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Padangsidimpuan, di Aula Hotel Mega Permata, Kamis (13/12).

Muktar menyampaikan, dari analisa Jaringan Demokrasi Indonesia ada 3 hal masalah yang krusial dalam Pemilu 2019 mendatang, yaitu Daftar Pemilih Tetap, Kampanye dan Pemungutan dan Perhitungan Suara. “Ketiga poin ini masih terus menjadi pembahasan. DPT yang belum tuntas sampai saat ini, pelanggaran kampanye,” tuturnya.

JaDI menilai, pelanggaran yang sering terjadi pada Pemilu ini ialah tidak disampaikannya jadwal pertemuan terbatas dan tatap muka. Kemudian, desain APK tidak disampaikan KPU ke Bawaslu karena tidak diberikan Peserta Pemilu,

Desain APK tidak sesuai dengan peraturan KPU, Ukuran APK menyalahi peraturan KPU, Pemasangan APK pada lokasi yang tidak dibolehkan sesuai dengan Keputusan KPU. Kemudian, Penyebaran Bahan Kampanye pada tempat yang tidak dibolehkan seperti rumah sakit, masjid dan lembaga pendidikan. Serta akun Media Sosial tidak disampaikan peserta pemilu dan politik uang.

“Kita perlu mengetahui ini semua agar kita dapat menyampaikan kepada masyarakat siapa saja peserta pemilu yang tak taat aturan. Belum jadi Pemimpin, sudah melanggar aturan. Ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang tidak taat aturan,” papar Muktar dihadapan Panwascam yang menjadi peserta Rakernis.

Menurut Muktar, kesuksesan Pemilu akan dapat diraih dengan kerjasama semua komponen masyarakat, tidak hanya penyelenggara pemilu.

“Semoga dengan menjaga integritas, mentalitas dan profesionalitas kawan kawan Bawaslu Kota Padangsidimpuan dan Panwascam mampu mencegah, mengawasi dan menindak segala bentuk pelanggaran dalam tahapan pemilu.

Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 memberikan ruang kepada-kawan untuk merekomendasikan diskualifikasi caleg kepada KPU Kota Padangsidimpuan apabila caleg tersebut nyata melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif. Hindari politik uang, mari awasi pemilu bersama Bawaslu,” pungkasnya.

Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bawaslu Kota Padangsidimpuan terkait dengan Penanganan Pelanggaran Berdasarkan Perbawaslu Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 dan nomor 8 tahun 2018 serta nomor 9 tahun 2018, di Aula Hotel Mega Permata Padangsidimpuan. (MN-05)