MohgaNews|Madina – aksi demo segelintir orang ke kantor koran Waspada di Medan mendapat kecaman dari berbagai pihak, aksi demo tersebut diduga dari kelompok pendukung salah satu pasangan calon presiden petahana.
Informasi didapat, segelintir orang ini keberatan atas kunjungan silaturahmi Sandiaga Uno ke kantor Waspada di Medan kemarin.
“Kita menyesalkan aksi demo yang dilakukan segelintir orang dari pendukung salah satu pasangan capres petahana, ini menunjukkan aksi intoleran yang ditunjukkan mereka hanya disebabkan kunjungan silaturahmi pak Sandiaga Uno ke kantor Waspada,
“Logikasnya saja, siapapun yang berkunjung apalagi dalam rangka silaturahmi, tentunya kita menerima dengan baik, menyambut tamu dengan baik merupakan ibadah. Nah, yang kita sayangkan ada segelintir orang yang mempersoalkan itu, itu sudah diluar logika kita. Anehnya lagi, mereka demo ke kantor media,” sebut Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Muhammad Ridwan Lubis kepada wartawan, Selasa malam (18/9/2018) di Panyabungan.
Menurutnya, aksi demo tersebut syarat dengan tunggangan politik atau demo pesanan.
“Ini merupakan tindakan intimidasi kepada media, bisa saja ditunggangi. Ini sangat kita sayangkan masih saja terjadi di Negara kita yang menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi.
“Kami kira, kunjungan Sandiaga Uno ke kantor Waspada bukan sebuah perbuatan yang haram dalam dunia politik, bahkan kegiatan silaturahmi merupakan perbuatan ibadah. Apalagi hari ini kita ketahui bapak presiden Jokowi yang juga salah satu calon presiden mengunjungi kantor MNC Group,” ujar Ridwan.
Ridwan menilai, apapun alasannya, aksi demo ke kantor Waspada yang dilakukan segelintir orang tersebut tidak pantas dilakukan, karena dapat menciderai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia.
“Kita mengecam aksi persekusi di kantor media, cukup lah apa yang sudah terjadi selama ini, seperti yang terjadi di kantor Radar Bogor dan sebagainya. Dan, kita berharap kepada masyarakat Sumatera Utara jangan menyalahartikan sebuah kegiatan silaturahmi dengan kepentingan politik, harus bisa dibedakan,” terangnya. (MN-01)
