Wakil Kepala Daerah Minta Warga Polisikan Penambang Ilegal Bandel di Kotanopan

Madina682 Dilihat

MADINA – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, memberi sinyal agar masyarakat melaporkan para pelaku Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang nekat beraktivitas di dekat fasilitas umum dan rumah ibadah.

Sikap tegas itu disampaikan Atika saat menerima audiensi perwakilan masyarakat Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, di ruang kerjanya, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Senin (5/10/2026). Kedatangan warga turut didampingi Camat Kotanopan Enda Mora Lubis dan Lurah Pasar Kotanopan Ahmad Pamilu.

Audiensi tersebut digelar menyusul keresahan warga atas maraknya tambang ilegal di sekitar Masjid Al Muhtadin, Jambur Tarutung, yang dinilai mulai mengancam fondasi bangunan masjid.

Atika mengungkapkan, para pelaku PETI selama ini sering bermain kucing-kucingan dengan aparat penegak hukum (APH) serta Satgas yang dibentuk Pemkab Madina. Menurutnya, pembiaran tidak boleh lagi terjadi karena aktivitas tambang sudah meresahkan dan memicu amarah warga hingga berujung pembakaran tiga unit ekskavator.

“Kekesalan masyarakat akibat PETI yang mengancam fondasi masjid seolah tidak dihiraukan. Aksi pembakaran itu jadi peringatan keras, namun kami tetap arahkan warga agar tidak bertindak anarkis atau sepihak supaya terhindar dari masalah hukum,” kata Atika.

Sebagai gantinya, Atika mendorong warga untuk mengambil jalur hukum dengan melaporkan para penambang bandel tersebut.

“Bila perlu, adukan saja pelaku yang tidak menghiraukan kerusakan alam atau bahkan mengancam bangunan masjid,” tegasnya.

Di samping penindakan, Pemkab Madina juga tengah mengupayakan pendorongan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar aktivitas tambang warga memiliki payung hukum. Namun, Atika mengingatkan bahwa proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) hingga penerbitan IPR membutuhkan waktu dan prosedur berjenjang.

Sesuai UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, kewenangan tersebut berada di Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM atas usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“Pemkab Madina tidak bisa menerbitkan IPR sendiri. Harapan kami, jika IPR kelak terbit, aktivitas pertambangan bisa berjalan tertib, ramah lingkungan, serta memberi manfaat ekonomi tanpa merusak fasilitas umum,” pungkas Atika. (FAN)