Disbudparekraf Simalungun-Peneliti STAIN Madina Bahas Wisata Halal di Danau Toba

SIMALUNGUN – Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun, Muhammad Fikri F. Damanik, S.IP., M.Si., menerima kunjungan akademik dari tim dosen STAIN Mandailing Natal (Madina), Jumat (11/7/2025)

Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan penelitian bertajuk Komodifikasi Simbol Islam untuk Pengembangan Pariwisata Halal di Danau Toba, yang dilaksanakan oleh para dosen dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (MBS) dan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) STAIN MADINA.

Tim peneliti yang hadir terdiri dari Andi Hakim, M.M., selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Rizka Ar Rahmah, M.E., sebagai sekretaris prodi, serta Ahmad Salman Farid, M.Sos., dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ketiganya didampingi oleh tiga mahasiswa semester enam Program Studi MBS, yaitu Arif, Islah, dan Nurul, yang ikut serta sebagai bagian dari kegiatan magang dan penguatan kompetensi penelitian di lapangan.

Kunjungan ini disambut hangat oleh Kadisbudparekraf Simalungun yaitu Muhammad Fikri F. Damanik. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerjanya, terjadi diskusi intensif seputar tantangan dan peluang dalam pengembangan konsep pariwisata halal di kawasan Danau Toba, khususnya dalam konteks simbolisme Islam yang telah muncul di beberapa titik wisata, namun belum sepenuhnya dikelola secara strategis dan berkesinambungan.

“Kami sangat mengapresiasi kedatangan tim dari STAIN Mandailing Natal. Ini adalah bentuk kontribusi nyata dunia kampus dalam mendampingi pengembangan pariwisata yang tidak hanya indah secara alam, tapi juga ramah secara nilai dan spiritual. Sinergi seperti inilah yang harus diperkuat ke depan,” ungkap Fikri.

Diskusi tersebut membuahkan tiga kesepakatan penting. Pertama, akan dilakukan kajian akademik lebih mendalam terkait isu-isu pariwisata halal, yang nantinya dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah dan dipublikasikan di jurnal internasional. Kolaborasi riset ini diharapkan dapat memperkuat argumentasi akademik dan menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan di sektor pariwisata.

Kedua, disepakati pentingnya penyusunan daftar rumah makan bersertifikat halal di kawasan pariwisata Danau Toba, khususnya yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Simalungun. Daftar ini tidak hanya berisi informasi dasar seperti nama dan alamat rumah makan, tetapi juga akan dikembangkan dalam bentuk digital melalui barcode yang dapat diakses wisatawan. Melalui satu pemindaian, wisatawan akan langsung diarahkan ke tautan resmi yang menampilkan data rumah makan halal secara lengkap dan informatif.

Ketiga, hasil penelitian ini akan dirangkum dalam laporan resmi yang akan disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai dasar untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Salah satu usulan yang akan disampaikan adalah pembentukan zona Halal Food Area di kawasan wisata Danau Toba, sebagai bentuk konkret dari keberpihakan terhadap wisatawan muslim domestik maupun mancanegara.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Salman Farid menyampaikan bahwa simbol-simbol Islam seperti kaligrafi, ornamen arsitektur, maupun label halal yang telah ada di beberapa lokasi wisata belum dikembangkan secara maksimal sebagai bagian dari strategi komunikasi pariwisata. Menurutnya, simbol Islam bisa memiliki nilai ekonomi bila dikelola secara etis dan inklusif, tanpa menyingkirkan nilai-nilai keberagaman yang sudah menjadi kekuatan budaya Danau Toba.

Sementara itu, Muhammad Fikri menyampaikan apresiasi atas kontribusi gagasan dari dunia akademik. Ia menegaskan bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun sangat terbuka untuk menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi demi memperkaya strategi pengembangan destinasi wisata berbasis nilai, bukan hanya sekadar visual dan ekonomi semata.

Muhammad Fikri menutup diskusi dengan menyatakan kesiapan Dinas Pariwisata Simalungun untuk menjadi mitra strategis dalam pengembangan wisata halal yang tetap menjaga harmoni kebhinekaan.

“Danau Toba adalah milik semua, dan wisata halal bukan berarti eksklusif. Justru dengan pendekatan ini, kita belajar melayani lebih banyak, dengan lebih peka terhadap kebutuhan setiap kelompok wisatawan,” tambahnya.

Kegiatan ini juga menjadi pengalaman penting bagi mahasiswa yang terlibat. Mereka tidak hanya belajar metodologi penelitian, tetapi juga memahami langsung proses dialog lintas institusi dan bagaimana data lapangan dapat dijadikan pijakan dalam formulasi kebijakan publik. Kunjungan tersebut ditutup dengan sesi dokumentasi bersama dan rencana tindak lanjut berupa pemetaan kuliner halal serta penyusunan draf artikel ilmiah bersama. (MRL/Rel)