PADA hari ini tanggal 22 Juli 2022 genap sudah satu tahun pasangan H.M Ja’far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution, B.App.Fin., M.Fin atau yang lebih sering dijuluki pasangan SUKA sebagai pemimpin Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal setelah dilantik pada tanggal 22 Juli 2021.
Terkait dengan hal di atas DPC PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Madina melalui Ketuanya Muhammad Irwansyah Lubis, SH membuat sedikit catatan konstruktif untuk refleksi satu tahun pemerintahan SUKA. Sebuah catatan objektif yang dapat dimaknai sebagai sebuah masukan, kritikan dan cerminan serta evaluasi atas perjalanan satu tahun kepemimpinan SUKA. Catatan yang bersifat konstruktif untuk perubahan dan perbaikan jalannya pemerintahan ini kedepan. Dimana kami menilai dalam satu tahun ini masih banyak kekurangan dan perlunya perbaikan-perbaikan kedepan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan untuk menunjang terwujudnya visi dan misi pemerintahan SUKA ini dapat terlaksana dengan baik.
Setelah pemerintahan ini dilantik satu tahun yang lalu banyak hal dan harapan yang diembankan masyarakat Madina terhadap pasangan ini untuk dapat membawa perubahan baru dengan percepatan pembangunan Kabupaten Madina sesuai dengan Visinya “Akselerasi Pembangunan Menuju Mandaling Natal Yang Mandiri, Kompetitif, Berkeadilan dan
Bermartabat”.
Dari perjalanan satu tahun pemerintahan SUKA belum begitu terlihat arah dan semangat menuju akselerasi/percepatan pembangunan. Belum terlihat gebrakan maupun pelaksanaan program prioritas dan strategis seperti yang telah direncanakan dalam Visi dan Misinya.
Pemenuhan terhadap janji-janji kampanyenya pun serasa masih jauh dari harapan. Sehingga pelaksanaan kegiatan Pemda dalam setahun ini masih lebih banyak berkutat dalam hal rutinitas sehingga gerak dan semangatnya belum begitu mengarah bagi percepatan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Madina.
Rencana-rencana program prioritas untuk menunjang terwujudnya ketujuh Misi Pasangan SUKA atau pitu poda/sapta cipta belum begitu jelas terlihat. Seperti pelaksanaan reformasi birokrasi dan good governance masih jauh dari harapan sebagai upaya dalam perwujudan misi “Meningkatkan Efektifitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Sehingga Terwujud Kepemimpinan yang Meritokratif”.
Padahal efektifitas dan tranparansi ini sangat penting dilakukan di awal-awal periode pemerintahan ini, sebagai sebuah komitmen awal untuk terbentuknya pemerintahan yang baik (good goverment). Apalagi untuk dapat mewujudkan kepemimpinan yang meritokratif sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing pejabat.
Namun faktanya apa yang kita lihat selama setahun ini, tata kelola pemerintahan masih terlihat belum termanajemen dengan baik, pengelolan tenaga honorer yang terkesan amburadul, issu santernya dugaan “bandrol” dan jual beli jabatan, belum defenitifnya para pimpinan OPD, para kepala OPD masih didominasi PLT, lelang jabatan eselon belum juga terlaksana padahal lelang adalah salah satu upaya untuk mewujudkan kepemimpinan yang meritokratif yang seharusnya dapat mengeliminir pendekatan yang transaksional, jual beli jabatan dan pendekatan subjektif lainnya.
Upaya perwujudan misi “Meningkatkan Ekonomi di Bidang Agrikultur, Industri dan Pariwisata Berlandaskan Kearifan
Lokal Sehingga Terwujud Kebijakan yang Inklusif dan Berkelanjutan” saya tidak begitu melihat program yang berarti dalam menyokong perwujudan misi ini, infrastruktur penunjang, pupuk subsidi, pembinaan dan penyuluhan pertanian masih kurang maksimal. apalagi jika dikaitkan dengan janji kampanye SUKA yang daoat menaikkan harga jual kopi sampai 400 ribu perkilogram dan pengadaan kapal tangkap nelayan. Begitupun juga dengan pembinaan UMKM, industri dan parawisata yang selalu didengung-dengungkan.
Begitu juga dengan program yang menunjang terlaksananya Misi dalam “Meningkatkan Fasilitas Umum Termasuk lnfrastruktur Jalan Raya, Jalan Desa, Balai Kecamatan
dan Pusat Olahraga”. Tidak akan mungkin dapat berjalan dengan maksimal jika hanya mengandalkan APBD kita. Mengingat minimnya postur APBD untuk belanja modal pembangunan jalan, jembatan dan irigasi. Untuk tahun ini saja hanya sekitar 81,5 Milyar. Tak akan banyak infrastruktur yang terbangun kalau hanya mengandalkan dana ini, perlu dilakukan gebrakan dan kreatifitas pemerintahan daerah untuk melakukan lobby dan bersinergi baik ke pemerintahan pusat ataupun dengan perusahaan yang ada di daerah.
Misi dalam bidang pendidikan dan SDM, “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Revolusi Belajar-Mengajar dan Pelatihan Sosial Menuju Perubahan dan Konsumtif menjadi Produktif” masih berjalan dengan rutinitas yang biasa-biasa saja, belum ada gebrakan baru apalagi yang menunjukkan geliat untuk revolusi seperti dalam misinya.
Dalam bidang kesehatan dan lingkungan hidup juga masih sebatas rutinitas seperti sebelum-sebelumnya. Padahal dalam debat publik pasangan ini berjanji untuk perbaikan pelayanan kesehatan bahkan akan membuat pelayanan elektronik dengan e-registrasi. Belum terlihat akselerasi dalam pogram penunjang perwujudan misi “Memperbaiki Gaya Hidup dan Kualitas Lingkungan serta Meningkatkan Literasi Kesehatan Menuju Mandailing Natal Sehat lnsannya Bersih Alamnya”.
Dalam bidang budaya, program dan kegiatan untuk menunjang misi “Memperkokoh Budaya Mandailing Natal Melalui Penambahan Mata Pelajaran, Kuliner dan Event Tahunan” juga masih berjalan biasa-biasa saja.
Misi untuk “Meningkatkan Sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat Demi Akselerasi Pembangunan Mandailing Natal” sesuatu yang mutlak dilaksanakan, mengingat terbatasnya ABPD Madina. Perlu bersinergi dalam hal pendanaan begitu juga sinergitas dalam program dan proyek pemerintah propinsi dan pusat untuk dapat diarahkan ke Madina.
Kesimpulannya perjalanan satu tahun pemerintahan SUKA ini masih banyak berkutat dalam hal-hal rutinitas, biasa-biasa saja dan pembenahan-pembebahan yang belum berujung sehingga belum ada menunjukkan gebrakan perubahan yang berbentuk percepatan apalagi lompatan-lompatan sebagai sebuah semangat akselerasi untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi pemerintahan SUKA ini.
Untuk tahun kedua, DPC PPP Madina mengharapkan Pemerintah daerah agar segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan ditahun pertama ini. Bentuk segera “kabinet” defenitif, tetapkan program prioritas dan mendesak, lobbing anggaran dan program pusat dan propinsi, libatkan stake holder. segera buat kami “terkejut” dan “terpana” dengan program-program akselerasi anda.
Kami sepakat dengan jargon “Madina Bersyukur, Madina Berbenah”, tapi jangan hanya berkutat sebatas di fase itu saja. kita tidak mau periode pemerintahan SUKA ini semangatnya hanya sebatas mensyukuri dan membenahi saja, tapi harus dengan semangat akselerasi sesuai visinya, apalagi periode pemerintahan ini singkat hanya sekitar 3 tahun. Tahun ketiga sudah masuk tahun politik, tentunya perhatianpun akan banyak terbagi untuk itu.
Kami melihat gerak dan semangat pemerintahan ini masih lamban dan kurang profuktif, tidak berbanding lurus dengan visinya yaang akseleratif. Kedepan kami berharap gerak irama pemerintahan ini lebih progresif dan akseleratif. Langkah strategis berikutnya kami tunggu. Setelah mensyukuri dan membenahi kita berharap utk tahun kedua Pemerintahan SUKA seharusnya sudah bisa membawa Madina untuk beranjak ke fase “Bangkit, Bergerak dan bahkan dapat Melesat Maju” dgn program-program unggulan dan strategis SUKA yang termuat dalam Visi dan misi SUKA kemarin.
Kami menunggu langkah-langkah progresif dan akseleratif dari Pemerintahan SUKA ini untuk dapat mengejar ketertinggalan Madina yg masih jauh tertinggal.
Madina Bersyukur, Madina Berbenah…!!!
Madina Bangkit, Madina Bergerak…!!!
Madina Melesat Maju….!!!
Oleh: Muhammad Irwansyah Lubis, SH
(Ketua DPC PPP Kabupaten Madina)
