Mahasiswa Duduki Gedung DPRD Madina

0
1236
mahasiswa pengunjukrasa menduduki gedung DPRD Madina untuk menyampaikan tuntutan menolak undang-undang Omnibus Law dan Cipta Kerja

Panyabungan| mahasiswa Mandailing Natal (Madina) kembali melakukan aksi unjukrasa menolak Undang-Undang Omnibus Law dan Cipta Kerja untuk kedua kalinya, Jumat (9/10)

Diperkirakan limaratusan mahasiswa yang tergabung dari Dema STAIN Madina bersama organisasi Cipayung Plus yang tergabung dari beberapa organisasi kemahasiswaan yaitu PMII, HMI, IMM dan IM3 menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Madina dengan tuntutan yang sama menolak undang-undang Omnibus Law dan Cipta Kerja yang dianggap menyengsarakan buruh dan rakyat kecil.

Kordinator aksi yang juga presiden mahasiswa STAIN Budi Santoso. Pada saat Orator, Budi mengatakan dengan lantang bahwa Masyarakat Madina yang diwakili oleh mahasiswa menolak tanpa ada syarat Undang-undang Cipta Kerja.

“Kami ini datang ke Rumah Rakyat ini untuk menyampaikan aspirasi kami terkait penolakan Undang-undang Cipta kerja yang mengandung kerugian untuk masyarakat, kami menolak undang-undang tersebut tanpa syarat,” kata Budi Santoso

pengunjukrasa menyampaikan aspirasi mereka di halaman gedung DPRD Madina sebelum memasuki gedung rakyat tersebut

Kata Budi, Pihak DPRD Madina harus menyurati DPR RI bahwa masyarakat Madina menolak undang-undang tersebut tanpa ada alasan.

“Kalian adalah Wakil rakyat, kalian wajib menyampaikankan aspirasi ini kepada pimpinan di Pusat bahwa Madina menyatakan undang-undang tersebut haram, kami berharap kita sepakat pak Dewan kami” tuturnya

Sekitar 1 jam Aksi Unjuk Rasa, Wakil Ketua DPRD Madina dari Partai Demokrat Harminsyah Batubara menemui mahasiswa di lapangan guna menyahuti aspirasi mahasiswa tersebut namun mahasiswa menolak aspirasinya ditampung di luar gedung DPRD, mereka meminta aspirasinya disahuti di dalam gedung paripurna.

Saat tiba di gedung paripurna DPRD, tampak hadir enam orang anggota DPRD dari Partai Demokrat 2 orang dari Fraksi PKS dan 1 orang dari Fraksi Gerindra.

Harminsyah Batubara menegaskan sejak dari awal Partai Demokrat tidak setuju dengan Undang-undang Omnibuslaw yang disahkan DPR RI pada tanggal 5 oktober kemarin.

“adek-adek mahasiswa yang sangat kami banggakan, perlu kami tegaskan dari Partai Demokrat dan disamping saya ada perwakilan dari PKS, sejak dari awal pimpinan kami di pusat telah menolak undang-undang tersebut tanpa syarat bahkan telah terjadi cekcok di Gedung DPR RI terkait undang-undang tersebut,”

“Namun perlu saya sampaikan bahwa Anggota DPRD yang hadir pada hari ini mewakili seluruh Anggota DPRD Madina. terkait aspirasi mahasiswa kami juga tidak sepakat baik secara pribadi maupun secara kepartaian,

“Kami sebenarnya menolak dengan tegas. Namun perlu saya sampaikan bahwa kewenangan UU Cipta Kerja ini ada di Pusat, wewenang kami di daerah cuman bisa melayangkan surat menolak Omnibuslaw, kami berjanji hari ini kami akan langsung menyurati tindak lanjut tembusan untuk DPR RI dan Presiden,” tegas Wakil Ketua DPRD Madina itu.

Pantauan MohgaNews, pada saat aksi berlangsung sekitar pukul 10.00 Wib, seluruh mahasiswa memasuki Gedung Paripurna dengan tertib hingga selesai. para massa demonstrasi tetap mematuhi protokol kesehatan yakni memakai masker. (M-08)