MADINA – Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Arsidin Batubara, SE, M.Si, resmi menanggalkan jabatannya dan mundur sebagai kader partai. Langkah ini diambil Arsidin demi memenuhi persyaratan seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara periode 2026-2029.
Kabar pengunduran diri tersebut dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Madina, Aswin Parinduri. Saat dikonfirmasi pada Kamis (30/4/2026), pria yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Sumut ini menyatakan bahwa pihaknya telah menerima keputusan tersebut.
“Mengundurkan diri dari kepartaian dia (Arsidin Batubara),” ujar Aswin singkat kepada wartawan.
Menanggapi keputusan salah satu pengurus terasnya tersebut, Aswin menegaskan bahwa hal itu merupakan hak pribadi Arsidin. Ia juga menyinggung kondisi internal DPD Golkar Madina yang saat ini memang sedang dalam masa transisi.
“Itu hak beliau. Apalagi DPD Golkar Madina saat ini sedang menunggu Musda (Musyawarah Daerah) karena masa jabatan periode yang sekarang sudah berakhir lama. Kita memang menunggu jadwal Musda tersebut,” tambah Aswin.
Berdasarkan data yang dihimpun, nama Arsidin Batubara telah tercantum dalam daftar peserta yang lolos seleksi berkas. Berdasarkan Pengumuman Nomor 003 yang ditandatangani Ketua Tim Seleksi, Dr. Hatta Ridho, S.Sos, M.SP, pada 30 April 2026, terdapat 76 nama yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi.
Arsidin tercatat berada di nomor urut 12 dalam daftar calon yang akan memperebutkan kursi komisioner lembaga pengawal keterbukaan informasi publik tersebut.
Setelah dinyatakan lolos administrasi, Arsidin beserta puluhan kandidat lainnya akan menghadapi tahapan krusial berikutnya, yaitu tes Potensi
Tes ini bakal berlangsung pada Rabu, 6 Mei 2026 pukul 08.00 WIB di Lantai 2, Gedung B, Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara (USU), Medan. Pengumuman hasil seleksi tes potensi ini diijadwalkan pada 11 Mei 2026.
Hingga berita ini dimuat, Arsidin Batubara belum memberikan komentar resmi terkait keputusannya meninggalkan panggung politik demi berkarir di lembaga independen tersebut. Namun, langkah ini sesuai dengan regulasi yang mewajibkan calon anggota Komisi Informasi untuk tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik. (FAN)
