MADINA – Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dapil VII Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muniruddin Ritonga, S.H.I mengawali reses pertama tahun anggaran 2024-2025 di Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Minggu (24/11/2024).
Hadir Camat Siabu Sudrajat Putra SH MH mewakili Kapolsek Siabu, Danramil Siabu, para tokoh masyarakat Siabu dan ratusan masyarakat dari semua kalangan. Muniruddin Ritonga didampingi staf dari DPRD Sumut.
Banyak aspirasi masyarakat dari kalangan tokoh agama, kaum ibu, pemuda dan petani padi. Munir mengatakan, semua aspirasi itu dapat diperjuangkannya dengan syarat masyarakat harus membuat pengusulan melalui surat resmi
“Usulan bapak-ibu kita perjuangkan, saya minta untuk buatkan suratnya. Aspirasi ini akan saya bawa ke rapat fraksi pertama, dan selanjutnya dibuat usulan di rapat komisi di komisi B DPRD Sumut, sehingga harapan bapak ibu itu bisa terwujud,” kata Muniruddin.
Muniruddin juga menjelaskan tentang aspirasi masyarakat soal beasiswa bagi masyarakat miskin. Munir mengatakan, sampai saat ini pemerintah masih menampung anggaran beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi melalui progam KIP Kuliah (Kartu Indonesia Pintar).
“Sebenarnya beasiswa itu masih ada bagi masyarakat kurang mampu. Namun mendapatkan itu harus memenuhi kriteria sesuai yang ditentukan pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, Muniruddin juga menjelaskan, dalam proses pendaftaran beasiswa, sering terdapat kekeliruan sejak awal dari ibu maupun anaknya. Contohnya, seorang anak dalam pendaftaran kuliah mengisi formulir soal pendapatan orangtuanya.
“Misalnya soal pengakuan anak soal penghasilan orang tua di saat mengisi formulir pendaftaran kuliah ada yang bilang Rp5 hinga 10 juta, padahal kerjanya bertani. Ini adalah kekeliruan yang mendasar sehingga apabila diharapkan mendapatkan beasiswa, otomatis langsung ditolak,” ungkapnya.
Terakhir Muniruddin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Siabu khusus warga Desa Hutapuli yang telah memberikan amanah kepadanya melalui pemilihan anggota legislatif bulan Februari yang lalu. (FAN)
