MADINA – Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) RI Wilayah I Sumatera Utara melakukan kunjungan monitoring ke Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Kamis (12/11/2026).
Kunjungan yang dipimpin oleh Lamria Fitriani Manalu bersama pendamping dari Bagian Hukum Pemkab Madina, Lidia Puspita Sari Lubis, SH, tersebut bertujuan memastikan layanan bantuan hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa warga melalui restorative justice (keadilan restoratif) berjalan optimal di tingkat kelurahan.
Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Lurah Kota Siantar, Alamria Pramana, beserta jajaran perangkat kelurahan dan para paralegal Posbankum setempat.
Dalam peninjauan tersebut, tim Kemenkum memeriksa alur pendataan masalah hukum warga, verifikasi Berita Acara Mediasi, hingga proses penginputan laporan layanan ke dalam sistem kanal resmi di laman posbankum.kemenkum.go.id.
Lurah Kota Siantar, Alamria Pramana, menilai kehadiran Posbankum menjadi langkah konkret pemerintah dalam mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu maupun warga yang awam persoalan hukum.
“Pos Bantuan Hukum ini bukan sekadar tempat mengadu, tetapi ruang bagi warga mencari solusi secara bijaksana, kekeluargaan, dan berkeadilan. Kami berupaya setiap persoalan warga tertangani melalui jalur mediasi sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,” kata Alamria.
Ia menambahkan, pendekatan restorative justice sangat krusial untuk menjaga kerukunan sosial agar persoalan warga dapat diselesaikan secara damai tanpa harus berujung pada konflik berkepanjangan. Di titik ini, peran paralegal kelurahan dinilai vital sebagai garda terdepan yang memberikan edukasi hukum dan memfasilitasi dialog antarwarga.
Sebelum meninjau Posbankum Kelurahan Kota Siantar, rombongan Kemenkum Wilayah I Sumut bersama Biro Hukum Pemprov Sumatera Utara terlebih dahulu menggelar Sosialisasi Program PRESTICE di Aula Kantor Bupati Madina.
Program PRESTICE merupakan skema pendampingan penyelesaian permasalahan warga berbasis keadilan restoratif. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat sinergi lintas pemerintahan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga kelurahan sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur dan paralegal dalam memberikan pelayanan hukum yang responsif bagi masyarakat. (FAN)
