Jalan Pantai Barat Langganan Amblas: Alam atau Dampak Tambang Emas?

MADINA – Jalan rusak hingga amblas di wilayah Batang Natal, Lingga Bayu, dan sekitarnya jadi langganan setiap tahunnya. Apakah ini murni faktor alam atau ada keterkaitan dengan aktivitas tambang emas tanpa izin di sekitar lokasi?

Menjawab hal ini, Camat Batang Natal, ketika dikonfirmasi, Rabu (22/4/2026), mengatakan titik jalan di perbatasan antara Desa Sopo Tinjak dan Bulu Soma, murni akibat faktor alam, bukan karena tambang emas tanpa izin pakai alat berat.

“Tidak ada tambang di lokasi itu. Ini murni faktor alam. Jika hujan deras dua jam saja turun, maka berbagai titik dipastikan akan amblas,” kata Camat Batang Natal kepada Mohganews.

Wahyu Siregar juga menyebut, jalan lintas yang sempat lumpuh total itu sejak tadi malam sudah bisa dilalui kendaraan jenis apapun.

Ia menerangkan bahwa, perbaikan jalan yang sempat amblas tersebut sudah diperbaiki alat berat jenis Ekskavator setelah adanya instruksi dari Bupati Madina, Saipullah Nasution.

“Lalulintas sudah normal di titik jalan amblas tersebut. Jalur jalan baru dibuka selebar tiga meter dari sisi tebing di lokasi,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Ikatan Mahasiswa Ranto Baek (IMRB) Pantai Barat, Ahmad Afandi Nasution turut prihatin kondisi jalan Pantai Barat yang terus-menerus rusak berat tanpa adanya perbaikan secara permanen dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

IMRB menilai kerusakan parah pada ruas Simpang Gambir-Jembatan Merah dinilai telah memasuki fase darurat dan mengancam mobilitas warga.

“Kondisi jalan yang dipenuhi lubang dan kerusuhan struktur ini berdampak langsung pada efisiensi transportasi. Waktu tempuh menuju Panyabungan yang biasanya hanya memakan waktu 2,5 jam, kini membengkak menjadi 3 hingga 4 jam,” ujar Afandi.

“Dampak kerusakan ini merambah ke berbagai sektor vital, yakni ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa situasi ini merupakan bentuk ketidakadilan pembangunan. Menurutnya, Pantai Barat memiliki kontribusi ekonomi yang nyata bagi daerah, namun fasilitas publiknya justru terabaikan.

“Pantai Barat bukan wilayah pinggiran yang bisa diabaikan. Kontribusi kami nyata, tetapi infrastruktur dibiarkan memburuk. Ini mencerminkan ketidakadilan,” tegasnya.

Ahmad Afandi menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga ada realisasi di lapangan. Ia memperingatkan bahwa mahasiswa dan masyarakat tidak segan untuk turun ke jalan jika pemerintah tetap bergeming.

“Kami tidak butuh janji, kami butuh tindakan. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, kami akan menempuh langkah konstitusional dan aksi terbuka sebagai bentuk tekanan publik,” tutupnya. (FAN)

News Feed