APBD Dipotong 70 Persen Bupati Madina Surati Menteri Tito

0
488

MohgaNews|Madina – penerapan peraturan menteri keuangan republik Indonesia no 35/PMK.7/2020, tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020, dalam rangka penanggulangan pandemi Covid 19, menyebabkan APBD Madina tahun 2020 akan terpotong sebesar 70 persen.

Kondisi ini banyak dikeluhkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madina, karena dapat dipastikan tidak ada lagi kegiatan yang akan dikerjakan.

Atas hal tersebut Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution kepada wartawan, Selasa (28/4) mengatakan akan melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani meminta agar ada pengecualian.

“Memang benar tentang PMK itu, tujuan sangat bagus demi penanggulangan pandemi virus corona. Akan tetapi Jakarta tidak bisa disamakan dengan daerah kita, contoh program padat karya pada SKPD sangat diharapkan masyarakat,” ujarnya.

Bupati menilai jika PMK diterapkan berakibat serius bagi perekonomian masyarakat di kabupaten Madina.

“Saat ini kita sedang menyusun kajian bersama tim ekonomi, agar ada pertimbangan dari kementerian, mudah mudahan ada solusinya. Sehingga APBD Madina tidak sampai terpotong 70 persen,” harapnya.

Sementara itu Sekda Madina Gojali Pulungan mengatakan pihaknya sedang melakukan musyawarah untuk pertimbangan terkait PMK no 35 itu.

“Kita bersama BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) mempersiapkan surat ke Mendagri dan Menkeu agar APBD Madina tidak sampai terpotong 70, karena akan sangat berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat di Madina. Kita ingin meyakinkan pemerintah pusat dengan pertimbangan kondisi daerah,” ujarnya. (MN-01)